Prabowo Sebut Utang RI Rp 9.000 T Sudah Bahaya, Begini Faktanya

Prabowo Sebut Utang RI Rp 9.000 T Sudah Bahaya, Begini Faktanya

   June 27, 2018       Unknown

---

POKERPELANGI -  Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut utang Indonesia yang hampir mencapai Rp 9.000 triliun sudah sangat membahayakan. Jumlah utang tersebut, terdiri dari utang pemerintah, utang lembaga keuangan milik pemerintah, dan utang-utang Badan Umum Milik Negara (BUMN). 

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti mengungkapkan sejumlah fakta mengenai kritikan utang yang dilontarkan Prabowo. Data Statistik Utang Sektor Publik (SUSPI) Desember 2017, utang Indonesia terdiri dari tiga kelompok, yakni:

⁃ Utang pemerintah pusat : Rp 4.060 triliun

⁃ Utang BUMN non-lembaga keuangan : Rp 630 triliun 

⁃ Utang BUMN lembaga keuangan (termasuk Bank BUMN) = Rp 3.850 triliun.

"Jadi jumlah total utang Indonesia adalah sebesar Rp 8.540 triliun. Sangat jauh dari Rp 9.000 triliun yang disampaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo menggunakan kurs Rp 14.000 dolar AS, sementara posisi 2017 data BI (SUSPI) menggunakan kurs Rp 13.492 per dolar AS," jelas Frans begitu panggilan akrabnya di Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Sementara itu, dia menambahkan, untuk utang BUMN lembaga keuangan (Bank BUMN), seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN sebesar Rp 3.850 triliun. Sekitar 80 persen atau hampir Rp 3.000 triliun adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu dana masyarakat, perusahaan yang menempatkan dana di perbankan yang selain untuk tujuan menabung, dana tersebut justru menjadi instrumen pendanaan invetasi produktif perekonomian.

Frans menjelaskan, utang BUMN no- lembaga keuangan merupakan utang BUMN dalam melaksanakan kegiatan usaha BUMN, termasuk membangun infrastruktur seperti pembangkit dan transmisi listrik, jalan tol, pelabuhan laut dan udara, serta kegiatan produktif BUMN lainnya.

Utang BUMN merupakan kekayaan dan kewajiban yang dipisahkan sesuai UU Keuangan Negara dan tidak otomatis menjadi tanggungan pemerintah.

"Utang BUMN menjadi kewajiban BUMN untuk melunasinya, dan secara korporasi dijamin oleh aset BUMN yang bersangkutan. Untuk utang BUMN yang mendapat jaminan pemerintah, dikelola secara hati-hati dan dikendalikan secara disiplin serta dilaporkan secara terbuka dan transparan," tegas Frans.